KRISIS LAPANGAN KERJA, APA YANG SALAH DIPEMERINTAHAN?
Satu persatu perusahaan hengkang dari negeri tercinta, namun anehnya dari corong pemerintah melalui Departemen tenaga Kerja seolah membantah kenyataan ini. Sah sah saja, mungkin pemerintah bermaksud meredam kekhawatiran yang mungkin bisa timbul akibat pemberitaan yang kadang berlebihan. Namun sekali lagi pemerintah bisa mengeluarkan data data yang benar dan mempublikasikannya kepada publik (baca: Rakyat) sebagai bentuk transparansi informasi. Adalah kesalahan pemerintah juga membiarkan berita berita menjadi simpang siur, sementara faktanya lapangan kerja terus tergerus oleh berbagai masalah termasuk yang paling pantas dicurigai adalah: Regulasi izin kerja yang penuh semak belukar aturan birokrasi. Bayangkan, dalam beberapa bulan dipenghujung tahun 2015, dari data data terpercaya paling sedikit telah terjadi PHK terhadap 26.000 pekerja di pulau Jawa dan di Tahun 2016 gelombang PHK tidak serta merta menunjukan penurunan. Justeru akan bertambah marak jika perusahaan perusahaan dibawah ini...
